
Aceh menolak pejabat drop-dropan. (tangkapan layar )
ACEH, VOI News– Skenario Allah itu Mahadahsyat. Ketika rezim ini membuat skenario menunjuk orang-orangnya untuk menjadi penjabat kepala daerah, rakyat Aceh melawan.
Video pernyataan perlawanan rakyat Aceh itu dicuitkan oleh Koran Aceh di tweeter. Dalam video itu, Tengku Muslim AtTakhri, salah satu tokoh masyarakat Aceh, menegaskan bahwa menolak penjabat drop-dropan dari Mendagri.
Menurut Tengku Muslim, Aceh menghendaki putra daerah sebagai penjabat kepala daerahnya. “Ini Aceh ini. Jangan main-main dengan Aceh. Kalau Mendagri memaksakan penjabat pilihannya, jangan salahkan jika Aceh melawan lagi,” tegasnya.
Penjabat kepala daerah kiriman dati pusat adalah ide Mendagri Tito Karnavian. Diduga, dengan cara itulah rezim bisa memainkan Pemilu 2024 sesuai dengan keinginan rezim Jokowi.
Contoh yang sudah terjadi adalahDKI Jakarta. Saat Anies menyelesaikan masa jabatannya, maka ditunjuklah Heru Budi Hartano sebagai penjabat sementara Gubetnur DKI sambil menunggu Pilkada serentak pada 2024 mendatang.
Skenario yang dibuat rezim, pilkada serentak yang mestinya dilaksanakan oada 2022 diundur ke 2024.
Dengan pengunduran itu, mendagri Tito bisa menunjuk orang-orangnya untuk menjadi penjabat sementara.
Amehnya, sebagai Pjs mereka diberi kewenangan penuh di daerah. Mereka berwenang memecat atau memindahtugadkan PNS serta membuat kebijakan-kebijakan strategis lainnya.
Contoh nyata adalah Pjs Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru Budi mememecati pejabat-pejabat di era Gubernur Anies Baswedan.
Bahkan, tak hanya itu, program-program Anies yang sudah berjalanpun dihentikan. Ada kesan, Heru yang merupakan kepanjangan tangan rezim akan menghapus jejak-jejak keberhasilan Anies membangun Jakarta.
Nah, gerakan tokoh-tokoh Aceh ini bisa dicontoh daerah-daerah. Kalau mereka serentak menolak pejabat drop-dropan dari pemerintah pusat, maka skenario Tito akan berantakan. (arn)